Mindblown: a blog about philosophy.
-
Harga Komoditas Bahan Bangunan Picu Kenaikan Harga Properti
Kenaikan harga komoditas bahan bangunan bakal memicu lonjakan harga properti yang berisiko memberatkan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini harga bahan-bahan bangunan rumah mengalami kenaikan akibat harga komoditas yang melambung tinggi. Aluminium di pasar internasional naik 40,6 persen year-on-year (yoy), baja harganya naik 0,43 persen yoy, dan […]
-
Membedah APBN Jokowi 2023 yang Nilainya Nyaris Rp 3.000 T
Tahun ini adalah tahun terakhir bagi pemerintah Indonesia untuk bisa fleksibel dalam menggelontorkan fiskal. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN harus kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023. Pemerintah pun dituntut untuk mengakselerasi penerimaan negara yang diiringi dengan penghematan belanja. Namun, pemerintah optimistis di tengah pertumbuhan ekonomi yang […]
-
NIK sebagai NPWP OP, Dirjen Pajak: Ke Depan Enggak Perlu Daftar Lagi
Ketika kebijakan NIK sebagai NPWP orang pribadi diimplementasikan, masyarakat Indonesia tidak perlu daftar sebagai wajib pajak. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (20/4/2022). Kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi menjadi salah satu poin perubahan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata […]
-
Penerimaan Pajak RI Tumbuh 41,36% pada Kuartal I 2022
Penerimaan pajak hingga akhir kuartal I-2022 moncer. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penerimaan pajak dari awal tahun 2022 hingga Maret 2022 sudah mencapai Rp 322,46 triliun. “Ini tumbuh 41,36% yoy bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, berarti ini sudah mencapai 25,49% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022,” ujar Sri Mulyani […]
-
NIK sebagai NPWP, DJP: Masyarakat Tak Perlu Daftar Jadi Wajib Pajak
Pemerintah akan mengimplementasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada 2023 mendatang. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan, penerapan kebijakan baru tersebut membuat masyarakat tidak perlu lagi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Alasannya, secara administrasi nanti NIK sudah merupakan […]
Got any book recommendations?
WA only