Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pajak Aset Kripto Dinilai Lebih ke Pengaturan Bukan Mengekang

    Pajak Aset Kripto Dinilai Lebih ke Pengaturan Bukan Mengekang

    Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perdagangan aset kripto dianggap momen pengakuan aset digital tersebut secara legal untuk diperdagangkan. Namun masih terdapat pro dan kontra terkait imbas pengenaan pajak tersebut terhadap geliat perdagangan aset kripto ke depan. Melalui PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, […]

  • Hingga Hari Ini 34.236 Wajib Pajak Telah Menjadi Peserta PPS, Masyarakat Diimbau Memanfaatkannya

    Hingga Hari Ini 34.236 Wajib Pajak Telah Menjadi Peserta PPS, Masyarakat Diimbau Memanfaatkannya

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS). Sebab program tersebut hanya berlaku hingga Juni 2022. “PPS merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara mendeklarasikan harta yang belum dideklarasikan pada pengampunan pajak 2016 lalu,” tuturnya dalam acara sosialisasi PPS bertajuk Gunakan Kesempatan Karena Sarat Manfaat yang diadakan pada Kamis (7/4/2022). […]

  • Soroti Pajak Aset Kripto, Analis: Apakah Kelak Pungutan Pajak Kripto Bisa Berjalan Transparan?

    Soroti Pajak Aset Kripto, Analis: Apakah Kelak Pungutan Pajak Kripto Bisa Berjalan Transparan?

    Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perdagangan aset kripto dianggap momen pengakuan aset digital tersebut secara legal untuk diperdagangkan. Namun masih terdapat pro dan kontra terkait imbas pengenaan pajak tersebut terhadap geliat perdagangan aset kripto ke depan. Melalui PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, pemerintah menetapkan […]

  • Ketua MPR RI Sebut Pajak Kripto Dapat Tambah Pemasukan Negara

    Ketua MPR RI Sebut Pajak Kripto Dapat Tambah Pemasukan Negara

     Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, mendukung langkah pemerintah yang secara resmi telah mengeluarkan aturan mengenai pemberlakukan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto.  Pajak yang dikenakan yakni pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, yang mulai efektif berlaku mulai […]

  • Bank Dunia: UU HPP Tingkatkan Penerimaan Pajak 1,2 Persen PDB

    Bank Dunia: UU HPP Tingkatkan Penerimaan Pajak 1,2 Persen PDB

     Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. Dengan demikian, penerimaan tersebut akan menjembatani kesenjangan pajak di Tanah Air sekitar 12 persen sampai 20 persen. “Ini cukup signifikan, meskipun masih akan ada kesenjangan pajak yang signifikan sekitar lima persen […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only