NEWS
-
Mau Submit Retur Pajak Masukan tapi Alami Eror Ini, Begini Solusinya
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan notifikasi eror, yaitu “Quantity has been altered! It does not match with the original invoice”, yang diterima pengusaha kena pajak (PKP) ketika unggah retur faktur pajak masukan. Contact center DJP tersebut menjelaskan kendala pada saat akan submit retur pajak masukan dengan notifikasi “Quantity has been altered! It does not […]
-
”Marketplace” Bakal Diwajibkan Pungut Pajak Penghasilan Pedagang
Pemerintah akan mewajibkan platform lokapasar (marketplace) untuk memungut pajak penghasilan pedagang yang berjualan di platform mereka. Rencana pemerintah ini bakal membutuhkan integrasi data pedagang hingga kesiapan sistem di masing-masing lokapasar. ”Sebenarnya, rencana pemerintah itu berkaitan dengan kewajiban wajib pajak menyetor pajak penghasilan (PPh). Pusat belanja luring atau pasar tidak dituntut mengumpulkan PPh para pedagangnya. Kalau […]
-
Simak! Penjelasan Soal Pajak Penghasilan Suami-Istri dalam Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara perihal mekanisme pengunaan sistem administrasi perpajakan coretax bagi pasangan suami istri. Seperti diketahui, DJP memperbolehkan pengabungan NPWP bagi suami istri. Menurut DJP, sesuai aturan perundangan, sistem perpajakan memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis sehingga terhadap pajak penghasilan atau PPh untuk suami dan istri berlaku sejumlah ketentuan. Pertama, status NPWP […]
-
Dekrit Sultan Terbit, Oman Akan Pungut PPh OP Mulai Januari 2028
Kesultanan Oman telah mengeluarkan dekrit mengenai implementasi pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi. Dekrit ini membuat Oman menjadi negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) pertama yang menerapkan PPh orang pribadi. Otoritas pajak Oman menyatakan akan ada pengenaan PPh sebesar 5% untuk penghasilan tahunan individu di atas OMR42.000 atau sekitar Rp1,76 miliar. Ketentuan ini akan […]
-
Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB hingga 30 September
Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperpanjang masa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 30 September 2025 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebelumnya, sejak awal April 2025, Pemkot Palangka Raya sudah membuka program tersebut hingga Juni 2025. Kebijakan yang sama resmi diperpanjang untuk menggaet potensi […]
WA only