Mindblown: a blog about philosophy.
-
Program kartu prakerja akan dilanjutkan pada 2022 dengan anggaran Rp 11 triliun
Kementerian Keuangan melaporkan, Program Kartu Prakerja akan di lanjutkan pada 2022 mendatang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11 triliun atau 4,3% dari pagu anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun di 2022. “Pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun Rupiah dan dari alokasi tersebut anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun atau […]
-
Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya
PEMBERIAN insentif pajak menjadi salah satu kebijakan yang banyak diambil untuk merespons lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Bagaimanapun, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga perekonomian. Namun, pemberian insentif pajak juga perlu diatur ulang seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemberian insentif pajak secara terus-menerus akan berdampak pada penerimaan negara. […]
-
Kebutuhan Insentif Pajak Berubah Saat Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya
DALAM konteks pelemahan ekonomi dan pemulihannya,kitadapat melihat peran pajak selalu hadir di tengah masyarakat. Berbagai bentuk keringanan beban pajak ataupun subsidi yang didanai pajak itu sendiri kerap digunakan sebagai instrumen untuk memitigasi risiko yang ada. Namun, perlu diketahui, desain insentif pajak harus disesuaikan dari aspek bentuk hingga kriteria pemanfaatnya. Penyesuaian dilakukan agar insentif pajak bisa […]
-
Soal Kesiapan Sistem Elektronik untuk Pelaksanaan PPS, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak menargetkan infrastruktur pendukung program pengungkapan sukarela (PPS) akan siap dirilis sebelum tahun fiskal 2022, baik dari aspek aturan pelaksana hingga sistem elektronik. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan DJP masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung implementasi PPS tersebut. “Insya Allah, siap pada waktunya nanti,” […]
-
Jangan Panik! Pajak Karbon Belum Tentu Naikkan Tarif Listrik dan BBM
Jakarta: Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pungutan pajak karbon belum tentu mempengaruhi kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengatur sektor yang bakal dipajak. “Kalau dari Kemenkeu, sampai 2024 yang akan dikenakan pajak karbon pertama kali adalah pembangkit listrik dari batubara. Nah, ini […]
Got any book recommendations?
WA only