Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat Nih Kata Pegawai Pajak: Target Tembus 100%!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimis penerimaan pajak tahun ini bisa tembus 100% atau mencapai target sebesar Rp 1.229,6 triliun. Hal ini didorong oleh melandainya kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, perbaikan ekonomi ini tercermin dari penerimaan pajak pada akhir September lalu yang […]
-
Ada UU HPP, Indonesia Bisa Tagih Piutang Pajak di 13 Negara
Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan hal tersebut dimungkinkan berkat adanya ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) yang memungkinkan adanya asistensi penagihan pajak global secara resiprokal. “Jadi wajib pajak yang memiliki piutang pajak, yang sudah inkracht, dan dia tinggal di luar negeri maka kami kerja sama dengan negara tempat ia tinggal tersebut untuk membantu menagih,” […]
-
DPR Tegaskan Beleid Keuangan Pusat dan Daerah Diramu untuk Atasi Ketimpangan
Dewan Perwakilan Rakyat menilai rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) bertujuan memperkuat fiskal daerah guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “RUU HKPD ini di desain agar ada satu skema fiskal yang adil antara daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin. Sehingga rumusan kita adalah rumusan yang lebih berkeadilan dan kita […]
-
Ekonomi Membaik, Tax Ratio di Uni Eropa Diperkirakan Tetap Stagnan
Komisi Eropa memproyeksikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan mengalami stagnansi dalam beberapa tahun ke depan. Laporan Komisi Eropa menyebutkan realisasi penerimaan pajak di negara-negara anggota pada tahun lalu rata-rata turun 4% meski pertumbuhan ekonomi pada saat bersamaan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. “Banyak negara anggota yang diperkirakan tax ratio-nya tidak akan meningkat […]
-
Kata pengamat pajak terkait pengenaan pajak pada fasilitas dan tunjangan perusahaan
Jakarta. Pemerintah siap memungut pajak penghasilan (PPh) atas fasilitas atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Bab III yang mengatur tentang PPh, khususnya Pasal 4 ayat (1). Aturan ini mengubah pasal 4 UU no. 7/1983 tentang PPh. Sebagai gambaran, perubahannya adalah penggantian atau imbalan berkenaan […]
Got any book recommendations?
WA only