Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Konsekuensi yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat yang masuk kategori wajib pajak (WP) untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya mempermudah proses administrasi perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, NIK akan dijadikan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. […]
-
59,56 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga 7 Desember 2023, sebanyak 59,56 juta wajib pajak sudah melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Angka ini terbagi dalam 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak. “Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total wajib pajak […]
-
Pengusaha Keberataan Soal Pajak Rokok Elektronik, Ini Sebabnya
Pelaku bisnis rokok elektrik keberatan dengan wacana pengenaan pajak terhadap produk mereka yang rencananya bakal diimplementasikan pada 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengatakan industri masih merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh penetapan kenaikan tarif cukai sebesar 15% pada 2023 dan 2024. “Apalagi kalau ditambah pemberlakuan pajak rokok yang tarifnya 10% dari […]
-
Kenapa NIK Harus Dipadankan dengan NPWP? Begini Penjelasan Ditjen Pajak
Kenapa NIK Harus Dipadankan dengan NPWP? Begini Penjelasan Ditjen Pajak kepada para wajib pajak. Banyak pertanyaan kenapa Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dipandankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Apa yang terjadi jika NIK dan NPWP tidak dipadankan? Apa ada konsekuensi yang akan diterima? Simak penjelasannya berikut ini. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan […]
-
Ada PMK Baru! Cakupan Layanan Pemadanan NIK-NPWP Pihak Lain Diperluas
Ditjen Pajak (DJP) bakal memperluas layanan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi pihak lain. Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) PMK 136/2023, layanan pemadanan NIK-NPWP yang diberikan oleh DJP akan turut memuat NPWP 15 digit, NPWP cabang, dan NIK. “Layanan…diberikan secara elektronik oleh dirjen pajak berdasarkan permintaan dari pihak […]
Got any book recommendations?
WA only