NEWS

  • Tax Ratio Semester I 2026 Naik ke 9,32%, Pengamat: Target APBN Masih Berat

    Tax Ratio Semester I 2026 Naik ke 9,32%, Pengamat: Target APBN Masih Berat

    Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia pada Semester I-2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Meski demikian, sejumlah pengamat pajak menilai kenaikan tersebut belum cukup menjadi jaminan bahwa target tax ratio dalam APBN 2026 dapat tercapai pada akhir tahun. Berdasarkan perhitungan KONTAN, tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,32% pada Semester I-2026, menjadi […]

  • Bukti dan Prosedur Jadi Kunci Menang Hadapi Sengketa Pajak

    Bukti dan Prosedur Jadi Kunci Menang Hadapi Sengketa Pajak

    Penerapan sistem self-assessment sejak 1983 menjadi tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem tersebut, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Ketika hasil pelaporan berbeda dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tersedia mekanisme penyelesaian sengketa untuk menguji kepatuhan sekaligus melindungi hak wajib pajak. Praktisi perpajakan sekaligus […]

  • Purbaya Gaet PPATK Teliti Dana Jumbo Wajib Pajak yang Baru Direpatriasi Awal 2027

    Purbaya Gaet PPATK Teliti Dana Jumbo Wajib Pajak yang Baru Direpatriasi Awal 2027

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berwacana untuk meneliti kepatuhan perpajakan atas pemilik dana jumbo yang baru direpatriasi dari luar negeri setelah awal 2027. Bendahara Negara berencana untuk menggaet Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Untuk diketahui, pada Mei 2026, Purbaya sempat menyebut akan memberikan masa tenggang selama enam bulan bagi wajib pajak untuk membawa […]

  • Jaga Kerahasiaan Gaji Pegawai, DJP Tambah Opsi Hak Akses di Coretax

    Jaga Kerahasiaan Gaji Pegawai, DJP Tambah Opsi Hak Akses di Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) menambahkan role access (hak akses) baru di coretax, yaitu “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)”. Berbeda dengan hak akses lama (Penandatangan SPT Masa PPh 21/26), pihak yang diberikan hak akses “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)” hanya dapat melihat induk SPT dan tidak dapat melihat bagian lampiran. “Fitur […]

  • Dorong Kepatuhan, Perizinan Usaha Kelautan Kini Terintegrasi KSWP

    Dorong Kepatuhan, Perizinan Usaha Kelautan Kini Terintegrasi KSWP

    Perizinan usaha di sektor kelautan dan perikanan kini terintegrasi dengan layanan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Integrasi ini menjadi bagian dari kerja sama antara Ditjen Pajak (DJP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian […]

WhatsApp WA only