Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPh Pasal 21 Nihil Tak Perlu Lapor SPT Masa, Kecuali Kondisi Ini
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang berstatus nihil tidak perlu dilaporkan. Hal ini berlaku untuk masa pajak Januari-November, kecuali nihil yang disebabkan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile). Mengacu pada Pasal 10 PMK 9/2018, kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 tetap berlaku pada masa pajak Desember, meski statusnya […]
-
Lewat Digitalisasi, Sri Mulyani Ingin Local Taxing Power Menguat
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan berbagai teknologi digital guna memperluas basis dan meningkatkan local taxing power. Sri Mulyani mengatakan penguatan local taxing power diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Terlebih, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga telah disahkan untuk mendukung penguatan local taxing […]
-
Serahkan DID, Sri Mulyani Tuntut Daerah Makin Kompetitif
JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan dana insentif daerah (DID) kepada daerah yang memiliki kinerja baik pada tahun berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan DID diberikan kepada daerah dalam 3 kategori, meliputi pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteran masyarakat, serta percepatan belanja daerah dan penggunaan produk dalam negeri. Melalui pemberian DID tersebut, dia berharap pemda dapat terdorong untuk […]
-
Tunggakan Menggunung, Semarang Beri Diskon PBB 25 Persen
SEMARANG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang, Jawa Tengah memberikan relaksasi berupa pemutihan sanksi dan keringanan pokok pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo mengatakan keringanan pokok PBB yang diberikan adalah sebesar 25% dari ketetapan. Fasilitas ini diberikan atas tunggakan PBB tahun pajak 2013 hingga 2021 dan berlaku hingga 30 November […]
-
Mengenal STTR, Senjata Baru Sri Mulyani untuk Tarik Pajak Global
Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan “senjata baru” untuk menggenjot penerimaan negara lantaran Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global. Instrumen multilateral tersebut akan melindungi hak negara-negara berkembang yang memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum atas berbagai transaksi intra-grup lintas negara, termasuk untuk jasa. […]
Got any book recommendations?
WA only