Mindblown: a blog about philosophy.
-
Stafsus Menkeu Bantah Anies soal Motif Politis di Pemeriksaan Pajak
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah tudingan bakal calon presiden Anies Baswedan soal pemeriksaan pajak dilakukan dengan motif politis. “Kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan […]
-
Mutasi dan Promosi Banyak Pejabat, Sri Mulyani Ingatkan Soal Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pegawainya bahwa tidak ada satupun posisi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggap tidak penting. Ketika melantik 937 pejabat di lingkungan Kemenkeu, Sri Mulyani mengatakan setiap pegawai yang melaksanakan fungsi tertentu di Kemenkeu harus siap untuk bekerja sama dengan pegawai yang memiliki fungsi lainnya. “Di manapun Anda berada, selalu […]
-
Pemkot Ambon naikkan NJOP capai 50 persen untuk tingkatkan PAD
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2023 di seluruh wilayahnya dengan prosentase kenaikan mencapai 50 persen sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Penyesuaian kenaikan NJOP merata di seluruh wilayah Kota Ambon dengan prosentase mencapai 50 persen, sebagai upaya menggenjot PAD, ” Kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi […]
-
Tok! Target Penerimaan Pajak Dinaikkan Jadi Rp1.988,87 T pada 2024
JAKARTA. Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat menaikkan target penerimaan pajak tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp1.988,87 triliun. Jumlah tersebut naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, yaitu sebesar Rp1.986,87 triliun. Peningkatan target tersebut disepakati pada pembicaraan tingkat I terkait pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2024, yang selanjutnya akan disahkan menjadi […]
-
Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia Masih Dominan Rendah dan Sedang
JAKARTA. Mayoritas pemerintah daerah provinsi memiliki kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) yang rendah dan sedang. Hal ini terungkap dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 84/2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Beleid yang diundangkan pada 1 September 2023 itu memerinci rasio dan kategori KFD seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. “KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing […]
Got any book recommendations?
WA only