Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak: Pemerintah kaji kebijakan kenaikan PPN 12 persen
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025. Dia menjelaskan kebijakan tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah juga memantau perkembangan terkini. “Kajian akan terus kami jalankan, dan transisi pemerintah juga […]
-
Mendagri Tito Minta Gubernur Beri Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur untuk memberikan insentif terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai upaya dalam meredam inflasi. Tito mengatakan kenaikan tarif PBBKB akan berdampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga pada akhirnya berpotensi meningkatkan inflasi. Imbauan memberikan insentif PBBKB telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.2.3/12566/SJ. […]
-
Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji
Ditjen Pajak (DJP) masih mengkaji rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12% sebagaimana diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Meski demikian, lanjutnya, rencana kenaikan tarif pajak tersebut tetap perlu dikaji. “Kajian […]
-
APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun hingga 15 Maret 2024
Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 mengalami surplus senilai Rp22,8 triliun. Angka tersebut setara 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp493,2 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp470,3 triliun. “Dibandingkan tahun […]
-
Pajak Karaoke 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di Jambi
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No.2/2024. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid ini berlaku mulai 4 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan […]
Got any book recommendations?
WA only