NEWS
-
Kronologi Purbaya Rombak Pejabat Pajak-DJBC hingga Didesak Batalkan
Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuat gebrakan di ujung masa baktinya sebagai menteri keuangan (menkeu) di Kabinet Merah Putih. Pada Kamis (10/9), Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia merombak sekitar 50 pegawai level Eselon II dan 350 pegawai level Eselon III. Perombakan tersebut menyasar mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat […]
-
Alasan Bos DJP Tancap Gas Pungut Pajak Seller E-Commerce 1 Oktober
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan kebijakan penyedia layanan pasar digital alias marketplace memungut pajak penghasilan (PPh) para pedagang online atau merchant berlaku 1 Oktober 2026. Kebijakan ini sebelumnya ditunda oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat dirinya menjabat menteri keuangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan seluruh pihak, termasuk keempat platform e-commerce sudah siap mengimplementasikan kebijakan […]
-
DJP Pungut Pajak Seller Marketplace Mulai 1 Oktober
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang online atau seller di marketplace mulai 1 Oktober 2026. Penerapan pajak seller marketplace ini awalnya diterapkan pada 1 Agustus 2026, tetapi kemudian ditunda. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan seluruh pihak, termasuk keempat platform e-commerce sudah siap mengimplementasikan kebijakan […]
-
Mutasi Pejabat Pajak-BC era Purbaya Minta Dibatalkan, Ini Kronologinya
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pembatalan mutasi pegawai yang dilakukan oleh mantan menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa minggu lalu (10/9/2026). Keduanya memiliki alasan kuat dibalik usulan pembatalan tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan ada temuan ‘nama-nama ajaib’ yang muncul di antara pegawai […]
-
Kajian UI Ungkap Restitusi PPN Masih Rendah
Tingkat restitusi PPN yang dinilai wajar untuk Indonesia sekitar 27,2% dari total PPN. Kajian Universitas Indonesia menunjukkan, realisasi restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini baru mencapai 12,4% dari total PPN. Angka tersebut jauh di bawah estimasi tingkat restitusi yang dinilai wajar sebesar 27,2% dari total PPN. Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis […]
WA only