Mindblown: a blog about philosophy.
-
Apa Itu SKPD, SPPT, dan SPTPD dalam Pemungutan Pajak Daerah?
HADIRNYA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuka babak baru dari desentralisasi fiskal di Indonesia. Adapun salah satu pilar UU HKPD adalah peningkatan local taxing power. Peningkatan tersebut dilakukan dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah. Sinergi tersebut diperkuat dengan adanya Ketentuan Umum Pajak Daerah […]
-
Pengumuman! Seluruh Aplikasi DJP Tak Bisa Diakses Sementara Sore Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan menghentikan akses seluruh layanan elektronik yang disediakan untuk sementara waktu pada sore hari ini, Kamis (22/6/2023). DJP menyatakan seluruh aplikasi DJP melalui internet tidak dapat diakses pada pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB. Waktu henti (downtime) tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan kapabilitas sistem informasi DJP. “Kami […]
-
Ada Tunggakan Pajak Rp 112 Miliar, Rekening Milik 59 WP Diblokir
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Banten memblokir rekening milik 59 penunggak pajak. Plt Kepala Kanwil DJP Banten Wansepta Nirwanda mengatakan pemblokiran rekening tersebut dilakukan guna menanggih tunggakan pajak senilai Rp112 miliar. “Tindakan pemblokiran serentak ini menunjukkan bahwa seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten mempunyai visi yang sama dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Penagihan, Pengemplang Pajak Semakin Ketar-Ketir
Pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah mendapat sorotan tajam imbas sejumlah kontroversinya. Beberapa waktu lalu, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM) menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al-Zaytun diusut tuntas. Tak hanya itu, massa juga mendesak pengusutan dugaan tindak pidana pemerkosaan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Syekh Panji Gumilang. […]
-
DJP Bantu Negara Lain Tagih Pajak, Biaya Penagihan Ditanggung Siapa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023 turut mengatur tentang pembebanan biaya penagihan pajak atas klaim pajak dari yurisdiksi mitra yang diberikan bantuan penagihan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dalam hal nilai klaim pajak berhasil ditagih, biaya penagihan pajak bakal ditanggung oleh yurisdiksi mitra, bukan oleh Indonesia. “Dalam hal nilai klaim pajak dapat tertagih, biaya penagihan pajak ditanggung […]
Got any book recommendations?
WA only