Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Usul Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
JAKARTA. Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif senilai Rp48,35 triliun pada 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan alokasi sumber daya Kemenkeu pada tahun depan berfokus menjaga keberlangsungan program dan pencapaian visi kementerian, mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, serta merespons dinamika dalam lingkungan strategis lainnya. “Kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk […]
-
DPR Semprot Dirjen Pajak soal Sistem Pajak Canggih yang Mau Berlaku 2024
Komisi XI DPR RI mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mau memberlakukan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) pada 2024. Hal itu datang dari Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun. Ia merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan coretax system, tahu-tahu dijelaskan akan diberlakukan tahun depan. “Kita ini nggak pernah dikasih tahu […]
-
Dirjen Pajak Dorong Sistem Perpajakan yang Pas untuk Sektor Industri
Kebijakan pendapatan negara akan terus dioptimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, pihaknya akan terus mendorong sistem perpajakan yang selaras dengan struktur perekonomian Indonesia. Suryo bilang, DJP Kemenkeu akan terus mengikuti dan meregulasi sistem perpajakan yang tepat untuk beberapa sektor-sektor […]
-
Gawat! Dunia Makin Kacau, RI Sudah Kena Getahnya
Pemerintah mengungkapkan, penerimaan negara dari sisi bea dan cukai telah terdampak serius dari melemahnya aktivitas perekonomian dan perdagangan global pada 2023. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kondisi ini tergambar dari sudah anjloknya penerimaan dari sisi bea dan cukai dibanding kondisi 2022. Ia menekankan, penerimaan bea dan cukai sangat sensitif […]
-
Reformasi Perpajakan Jadi Fokus Kebijakan Pendapatan Negara Tahun Depan
Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, setidaknya ada lima kebijakan pendapatan negara yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Pertama, mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]
Got any book recommendations?
WA only