Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Tak Validasi NPWP dan NIK, Ini Konsekuensinya!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bila pemadanan data NIK dengan NPWP ini tidak dilakukan oleh para wajib pajak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, […]
-
Pemerintah Pungut Pajak dari Masyarakat, Sri Mulyani: Dibalikke Meneh!
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat akan kembali diberikan lagi untuk masyarakat. Pengembalian pajak itu dilakukan lewat berbagai hal, mulai dari untuk UMKM hingga pembangunan. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam salah satu unggahannya di Instagram. Dia mengunggah kegiatannya saat melakukan Seminar Ekonomi Nasional Gerakan Pemuda […]
-
Kementerian ESDM Kebut Permen tentang Pajak Karbon, Kapan Berlaku?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan Peraturan Menteri (permen) ESDM tentang Pajak Karbon dan Perdagangan Pembangkit Listrik. Lewat peraturan menteri ini, pembangkit listrik tenaga batu bara bakal didorong untuk menurunkan emisi menggunakan mekanisme batas emisi dan pajak. Dalam jangka panjang, ditargetkan Indonesia akan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara. “Kita […]
-
Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak, Sri Mulyani: Wujud Keberpihakan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus berupaya mewujudkan sistem pajak yang berpihak dan adil bagi masyarakat. Sri Mulyani mengatakan keberpihakan tersebut misalnya tercermin dari ketentuan tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Selain itu, pemerintah juga menerapkan batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. “Jadi UMKM […]
-
Buronan Tindak Pidana Pajak Akhirnya Ditangkap Intel Kejaksaan Agung
Tim intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan tindak pidana perpajakan berinisial IS di Sumatera Selatan. Terpidana IS merupakan penanggung jawab dari PT AM yang bergerak pada bidang distribusi kelapa sawit. Melalui perusahaan tersebut, IS diketahui tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut. “IS tak membayarkan pajak transaksi tandan buah segar (TBS) dari pengepul ke […]
Got any book recommendations?
WA only