Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mendagri Ungkap Bali Bakal Beri Insentif, Pajak Hiburan Bisa di Bawah 40%
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sejumlah daerah akan memberikan insentif fiskal jasa kesenian dan hiburan tertentu kepada pelaku usaha menyusul penerapan pajak hiburan 40%-75%. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif fiskal sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Berapa insentifnya, yang […]
-
Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Puluhan Anggota TNI Datangi Kantor Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa menerima kedatangan puluhan anggota TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 1313 Pohuwato, Gorontalo pada 3 Januari 2024. Puluhan anggota TNI Kodim 1313 Pohuwato tersebut datang ke KP2KP Marisa untuk meminta cetak ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN) yang akan digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan 2023. “Kami ditugaskan […]
-
Niat Tinggal di Indonesia, Begini Ketentuan WNA Jadi Subjek Pajak DN
Orang pribadi warga negara asing (WNA) yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia apabila dapat menunjukkan salah satu bukti dokumen. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) PMK 18/2021, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang dalam suatu tahun pajak […]
-
Tarif Pajak Normal Sasar 1,23 Juta UMKM
Wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak tahun 2015 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024. Namun, setelahnya para wajib pajak ini tidak berhak lagi membayar pajak menggunakan tarif PPh final UMKM dan harus membayar pajak […]
-
Banyak Dampak Negatif, Ekonom Minta Kenaikan Tarif PPN 12% pada 2025 Ditunda
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah untuk menunda terlebih dahulu rencana kenaikan tarif PPN meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
Got any book recommendations?
WA only