Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Tegaskan Lagi, Pentingnya UU HPP dalam Perkuat Fondasi Penerimaan
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) berharap wajib pajak dapat memahami pentingnya peran Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam memperkuat fondasi penerimaan perpajakan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan terdapat banyak pasal-pasal baru di dalam UU HPP yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dalam konteks reformasi perpajakan yang diagendakan pemerintah. “Kami minta wajib pajak […]
-
Pencantuman NIK Pembeli dalam Faktur Pajak, DJP Sebut untuk Keadilan
Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dalam Podcast Cermati yang diunggah di Youtube DJP, Senin (5/9/2022). (tangkapan layar) JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak diperlukan untuk prinsip keadilan. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dalam pembuatan faktur […]
-
Jatuh Tempo 16 September! Wajib Pajak Diminta Segera Bayar PBB
SIDOARJO, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meminta kepada wajib pajak dengan ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) di bawah Rp500.000 untuk segera membayar pajak. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono mengatakan jatuh tempo PBB bagi wajib pajak dengan ketetapan PBB di bawah Rp500.000 adalah pada 16 September 2022. “Ini yang paling banyak […]
-
WP Diimbau Segera Validasi NIK, Petugas Pajak: Cuma Perlu 3 Kali Klik
BANDUNG, Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Barat III Fitria Murty mengatakan cara untuk memvalidasi NIK sangatlah mudah dan tidak memakan banyak waktu. “Gampang banget, hanya perlu beberapa kali […]
-
Sampaikan SP2DK ke Wajib Pajak, Nantinya Dikirim Lewat DJP Online
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) berencana menggunakan DJP Online sebagai saluran pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (5/9/2022). Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Arif Yunianto mengatakan untuk saat ini, pengiriman SP2DK dilakukan melalui jasa pos, faksimile, atau pemberian langsung ketika […]
Got any book recommendations?
WA only