NEWS
-
Menata ulang insentif pajak melalui sunset clause policy
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah insentif pajak begitu sering menghiasi ruang publik. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu alat utama kebijakan fiskal untuk menjaga daya saing, menarik investasi, dan menumbuhkan lapangan kerja. Dari tax holiday, hingga super deduction, dari pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk ditanggung pemerintah. Beragam fasilitas itu diharapkan dapat memberi dorongan tambahan bagi ekonomi […]
-
Kemenkeu Kembangkan Tax Control Framework, Akan Terintegrasi dengan IT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengembangkan tax control framework (TCF) yang terintegrasi dengan teknologi informasi guna membangun sistem kepatuhan pajak yang berbasis kepercayaan dan kolaborasi. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi meyakini penerapan TCF akan mendorong terciptanya kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance. “Kami coba kembangkan cooperative compliance. Jadi bagaimana perusahaan […]
-
Dorong WP Manfaatkan Insentif Pajak, Airlangga: Jangan Takut Diaudit
Pemerintah mengeklaim angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% pada kuartal III/2025 mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih stabil. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi nasional tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 4,95%. “Perekonomian dengan angka 5,04% berarti kita bisa menjaga di level 5%. Ini […]
-
Tak Klarifikasi Akses FP yang Dinonaktifkan, Status PKP Bisa Dicabut
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat dibuat status PKP-nya oleh otoritas pajak. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakankonsekuensi jika PKP tidak memberikan klarifikasi tersebut. Adapun ketentuanpenonaktifan akses pembuatan faktur pajak diatur dalam PER-19/PJ/2025. “Dalam […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Sistem Baru Pemungutan Pajak Transaksi Digital Lintas Negara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan sistem baru untuk memungut pajak atas transaksi digital lintas negara. Sistem ini dinamai Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN), yang dirancang untuk menjawab tantangan administrasi perpajakan di era ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa transaksi […]
WA only