Mindblown: a blog about philosophy.

  • Wajib Pajak Klaim Kena Blokir Paspor, DJP Beri Penjelasan

    Wajib Pajak Klaim Kena Blokir Paspor, DJP Beri Penjelasan

    JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan respons soal wajib pajak yang mengeklaim mendapatkan penyitaan dan pemblokiran paspor. Wajib pajak berinisial FI mengaku mendapatkan penyitaan dan pemblokiran paspor sejak Agustus 2023. Kuasa hukum FI, Cuaca Teger menjelaskan, penyitaan dan pemblokiran paspor ini bermula saat FI menjadi Direktur PT Simac yang memiliki utang pajak yang […]

  • DJP Masih Terima 56.700 SPT Tahunan 2023 yang Disampaikan Manual

    DJP Masih Terima 56.700 SPT Tahunan 2023 yang Disampaikan Manual

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat masih menerima 56.700 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 yang disampaikan secara manual hingga 31 Januari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan mayoritas wajib pajak memang telah menyampaikan SPT Tahunan secara online. Meski demikian, DJP tetap menerima penyampaian SPT Tahunan secara manual. “Sebanyak 44.1000 wajib pajak orang […]

  • Beli Rumah Mewah Masih Bebas Pajak, Sri Mulyani Siapkan Aturan

    Beli Rumah Mewah Masih Bebas Pajak, Sri Mulyani Siapkan Aturan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada 2024. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023, Sri Mulyani telah menggratiskan pajak untuk pembelian rumah seharga Rp 2-5 miliar. “Pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor perumahan dengan memberikan insentif fiskal PPN yang ditanggung […]

  • Ada Bisik-bisik Pajak Bumi Bangunan Bakal Naik, Siapa Kena Efeknya?

    Ada Bisik-bisik Pajak Bumi Bangunan Bakal Naik, Siapa Kena Efeknya?

    Pemerintah bakal menaikkan besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi 0,5% mulai tahun 2024. Kebijakan ini berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD. Pada Pasal 41 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, di pedesaan dan perkotaan (P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. […]

  • DJP Beberkan 4 Manfaat dari Pengembangan Taxpayer Account

    DJP Beberkan 4 Manfaat dari Pengembangan Taxpayer Account

    Ditjen Pajak (DJP) menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat yang bakal diterima wajib pajak dari pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management) (TAM). DJP menyebut akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Taxpayer account management menampilkan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only