Mindblown: a blog about philosophy.
-
Survei: Duet Menkeu-Dirjen Pajak Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak
Survei terbaru Indikator Politik Indonesia terkait persepsi dan kepatuhan publik membayar pajak, mencatatkan temuan baru. Survei yang dilakukan pada 9-12 Juli 2022, menempatkan 1.246 responden, sebanyak 51,7 persen masyarakat menyatakan mudah membayar pajak. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan mayoritas masyarakat yang memiliki NPWP merasa pembayaran pajak di era Menteri Keuangan Sri Mulyani […]
-
Ini 4 Kriteria PHTB yang Perlu SKB agar Bebas Pajak, Termasuk Warisan
Terdapat empat kriteria pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) yang memerlukan surat keterangan bebas (SKB) terlebih dahulu agar penghasilan dari PHTB tidak dipungut pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2009, terdapat enam kriteria PHTB yang dapat dikecualikan dari pajak penghasilan. Dari enam kriteria tersebut, empat di antaranya memerlukan SKB pajak penghasilan. “PHTB sebagaimana dimaksud […]
-
Survei: Banyak Masyarakat Tak Tahu NIK Gantikan NPWP
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan publik terkait kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih relatif rendah. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kebijakan yang telah diresmikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 20 Juli 2022 lalu itu. Hasil itu diperoleh Indikator Politik Indonesia […]
-
Hibah untuk WP Orang Pribadi UMKM Bisa Bebas Pajak, Begini Syaratnya
Harta hibah yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM bisa bebas dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Namun, ada sejumlah syarat yang melekat agar ketentuan itu berlaku. Diatur dalam Pasal 2 PMK 90/2020, disebutkan bahwa pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang hibah diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis […]
-
Catat! Tidak Akan Ada Lagi Program Pengampunan Pajak, Ini Alasannya
Pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal itu ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. “Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,” kata Yustinus dilansir dari Antara, Minggu (31/7/2022). Yustinus menyebutkan permanent tax amnesty atau program pengampunan pajak atau […]
Got any book recommendations?
WA only