Mindblown: a blog about philosophy.

  • Deteksi Harta WP di Luar Negeri, Sri Mulyani Bakal Terus Gunakan AEOI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus memanfaatkan data dan informasi dari Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sri Mulyani mengatakan data dan informasi yang didapatkan dari AEOI telah berperan penting dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS). Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan AEOI akan terus dilanjutkan. “Pemerintah tidak akan berhenti. Kami akan terus […]

  • Terindikasi Tak Punya NPWP, Toko Bangunan Disambangi Petugas Pajak

    KPP Pratama Blora melakukan penyisiran ke tempat usaha wajib pajak dalam rangka Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) di Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada 5 Juli 2022. Account Representative Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Blora Mochamad Rizqi Faizal mengatakan KPDL merupakan kegiatan tindak lanjut data atas wajib pajak yang terindikasi memiliki usaha, tetapi belum […]

  • Pemenuhan Kewajiban Pajak Kini Makin Mudah, WP Diimbau Lebih Patuh

    Ditjen Pajak (DJP) memanfaatkan momentum Hari Pajak untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Penyuluh Pajak DJP Surono mengatakan proses pemenuhan kewajiban pajak sudah makin mudah. Melalui teknologi digital, wajib pajak dapat mengakses laman resmi DJP kapan saja. “Semua sudah online. Jadi, enggak usah khawatir enggak punya waktu,” katanya dalam Podcast bertajuk […]

  • Sri Mulyani Beberkan Dampak Solusi 2 Pilar bagi Negara Berkembang

     Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai solusi 2 pilar pajak global akan membawa dampak besar bagi negara-negara berkembang, terutama untuk Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Sri Mulyani mengatakan masukan dari negara berkembang penting dipertimbangkan dalam kerangka Inklusif BEPS (Inclusive Framework on BEPS) OECD/G-20. Selain itu, G-20 juga perlu membantu negara berkembang menyusun insentif pajak yang […]

  • Gunakan Faktur Pajak Fiktif, Terdakwa Ini Kena Denda Rp10 Miliar

     Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan pidana denda senilai Rp10,03 miliar dan penjara selama 3 tahun terhadap terdakwa MA. Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono mengatakan MA terbukti menganjurkan penggunaan dan/atau penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau biasa disebut dengan faktur pajak fiktif melalui PT BUL. “Menyatakan terdakwa MA secara sah dan meyakinkan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only