Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sandera Penunggak Pajak, Kanwil DJP Minta Dukungan Lapas Nusakambangan
Kanwil DJP Jawa Tengah II meminta Lapas Kelas I Batu Nusakambangan untuk menerima penanggung pajak yang terkena tindakan penyanderaan atau gijzeling oleh otoritas pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengatakan gijzeling merupakan upaya terakhir yang dilakukan otoritas pajak dalam kegiatan penagihan atas utang pajak. Untuk itu, kanwil meminta Lapas Nusakambangan untuk mengakomodasi […]
-
Sistem DJP yang Makin Canggih Jadi Alasan Wajib Pajak Perlu Ikut PPS
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sekaligus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengajak para pengusaha untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Suryadi mengatakan saat ini Ditjen Pajak (DJP) dapat secara mudah memperoleh data dan informasi tentang wajib pajak sebagai konsekuensi dari pertukaran data dan sistem pajak yang kian canggih. “Saya minta […]
-
DJP Tunda Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper WP OP
Kepala Subdirektorat Pemeriksaaan Bukti Pemeriksaan Direktorat Penegakan Hukum Rachmad Auladi memberikan penjelasan terkait kebijakan penegakan hukum selama periode PPS. (tangkapan layar Youtube) JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menghentikan beberapa proses bisnis terkait dengan penegakan hukum selama periode berlangsungnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kepala Subdirektorat Pemeriksaaan Bukti Pemeriksaan Direktorat Penegakan Hukum Rachmad Auladi mengatakan mesin penegakan hukum […]
-
Setelah PPS Rampung, DJP Masih akan Teliti SPPH Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) dari wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) kebijakan II. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri mengatakan penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. “Wajib pajak yang ikut PPS kebijakan II akan dilakukan penelitian, jadi […]
-
DJP Tetapkan 15 Dokumen Perpajakan Selain SPT untuk Diolah PPDDP
Ditjen Pajak (DJP) menetapkan 15 jenis dokumen selain SPT untuk proses registrasi, pemeriksaan, hingga penagihan yang bakal diolah oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Penetapan dokumen yang bakal diolah unit pengolahan data dan dokumen perpajakan diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-237/PJ/2022. Beleid tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi pajak, khususnya mengenai proses […]
Got any book recommendations?
WA only