NEWS
-
Ingat, Beli Lebih dari 1 Unit Rumah Tak Bisa Dapat PPN DTP
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2025 mengatur bahwa insentif PPN DTP hanya berlaku untuk 1 orang pribadi yang membeli 1 unit rumah tapak atau 1 satuan rumah susun. Dengan demikian, wajib pajak yang membeli 2 unit rumah tapak atau satuan rumah susun sekaligus tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP). “PPN terutang atas penyerahan rumah […]
-
Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru pada 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada pajak baru yang diberlakukan pada tahun 2026. Selain itu, ia juga memastikan, tak ada rencana kenaikan tarif pajak yang sudah berlaku sampai saat ini. Bendahara negara ini mengakui, pada tahun depan, ada kenaikan anggaran yang cukup besar sehingga harus ada tambahan penerimaan pajak. Namun kondisi tersebut tak […]
-
Sri Mulyani Tegaskan 2026 Tak Ada Pajak Baru dan Kenaikan Pajak, Fokus Perkuat Kepatuhan Wajib Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan tarif pajak baru untuk meningkatkan pendapatan negara pada 2026. Meskipun target penerimaan pada pada 2026 direncanakan sebesar Rp 2.357,71 triliun atau meningkat 13,5 persen dari outlook penerimaan pajak 2025 yang sebesar Rp 2.076,9 triliun. “Kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan […]
-
Sri Mulyani Pastikan Tarif Pajak Tidak Naik di 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026. Pemerintah akan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan tata kelola. “Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama tapi enforcement dan dari sisi […]
-
Seruan Boikot Bayar Pajak Menggema
MEDIA sosial mendadak ramai dengan seruan boikot pajak. Tagar #StopBayarPajak meroket di platform x hingga Instagram, yang menjadi wadah publik melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintah. Warganet menilai uang pajak yang mereka bayarkan justru tidak kembali dalam bentuk pelayanan publik yang memadai. Sebaliknya, pajak lebih banyak digunakan membiayai fasilitas mewah pejabat, aparat hingga tunjangan DPR. Isu ini kian panas […]
WA only