Mindblown: a blog about philosophy.
-
2 Bulan Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi PPh Rp2,19 Triliun
Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp2,19 triliun setelah 57 hari pelaksanaan atau sekitar 2 bulan program pengungkapan sukarela atau PPS. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Sabtu (26/2/2022), terdapat 17.582 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 19.655 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022. […]
-
Siasat Saat Konsumen Terbebani PPN
Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April. Dampaknya tidak hanya ke konsumen, tapi juga pelaku bisnis. Oktober 2021 lalu, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang. Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo ikut menekan dan meresmikan pemberlakuan kebijakan […]
-
Negara Raup Rp 2,06 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II Per 24 Februari
Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Alhasil, penerimaan pajak yag diterima pemerintah pun juga bertambah banyak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,06 triliun dari total pengungkapan harta Rp 19,86 triliun nilai harta […]
-
Begini Rencana Perluasan Sektor yang Akan Dikenakan Pajak Karbon
Untuk pertama kali, pajak karbon yang akan diterapkan pemerintah menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Namun kelak, pemerintah akan memperluas penerapan pajak karbon ini. Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka mengatakan, perluasan […]
-
Pilar Satu Perpajakan Internasional Akan Menyasar Semua Perusahaan Multinasional
Dalam pertemuan G20 pada pekan lalu, negara-negara G20 membahas kesepakatan perpajakan internasional yang mencakup dua pilar perpajakan yang diharapkan bisa diterapkan pada tahun 2023. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama mengatakan, dalam pilar pertama yang menyangkut ketentuan perpajakan bagi sektor digital yang bergerak secara internasional atau global, tidak hanya perusahaan […]
Got any book recommendations?
WA only