NEWS
-
Diskursus pajak kekayaan untuk kaum superkaya
Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam reformasi perpajakan. Setelah hampir satu dekade fokus pada digitalisasi administrasi dan perluasan basis pajak, kini arah kebijakan mulai menyentuh lapisan yang lebih sensitif: pajak atas korporasi besar dan kelompok superkaya. Narasi ini muncul seiring dengan kebutuhan mendesak memperkuat penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta menjawab tuntutan keadilan fiskal. […]
-
Permohonan SKB PPN bagi PNABI Kini Bisa Diajukan via Coretax
Coretax telah mengakomodasi permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak pertambahan nilai (PPN) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional (PNABI) serta pejabatnya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PMK 59/2024, penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP) kepada PNABI beserta pejabatnya dibebaskan dari pengenaan PPN. Adapun pembebasan […]
-
Pemerintah Belum Belanja, Ekonomi Masih akan Seret
Realisasi belanja pemerintah dinilai masih terlalu rendah. Selain itu, belanja pemerintah juga belum nampak menjadi motor penggerak ekonomi. Seharusnya, pengumuman realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2025 digelar Jumat (29/8). Namun acara ini dibatalkan karena aksi unjuk rasa yang meluas. Meski begitu sejumlah ekonom menilai, efek ekonomi dari belanja pemerintah belum terasa. […]
-
Jemput Bola, Kantor Pajak Ajak Koperasi Desa Merah Putih Bikin NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Banyumas mengadakan kegiatan jemput bola pembuatan NPWP bagi Koperasi Desa Merah Putih pada 4 Agustus 2025. Dalam kesempatan yang sama tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di eks Kawedanan di wilayah […]
-
Akademisi: Kenaikan Pajak Daerah Perparah Kondisi Ekonomi Rakyat
Aliansi Akademisi Peduli Indonesia yang terdiri dari 344 guru besar menilai kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan pajak secara drastis merupakan tindakan sewenang-wenang yang memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan pajak tersebut disebut sebagai imbas langsung dari pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi […]