Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU HPP Belum Akan Maksimal Tekan Defisit Anggaran
JAKARTA. Pemerintah akan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mulai tahun depan. Tapi, kebijakan dalam beleid ini diragukan bisa menekan defisit anggaran 2022. Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. UU HPP bakal menambah penerimaan pajak sebesar Rp 139,3 triliun di tahun depan. Dus lewat UU HPP , penerimaan perpajakan 2022 bisa mencapai Rp. 1.649,3 […]
-
Kadin Usul Sektor Ritel Dikenai PPN Final
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar PPN final turut diterapkan atas sektor ritel. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Suryadi Sasmita mengatakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran tergolong sulit diterapkan pada sektor ritel sehingga PPN final perlu diterapkan pada sektor tersebut. “Ritel ini kan kalau disuruh pajak masukan pajak […]
-
Sri Mulyani Jelaskan Dampak UU HPP dalam Jangka Pendek dan Panjang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan memberikan dampak positif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sri Mulyani mengatakan UU HPP merupakan bagian dari langkah reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Dengan penataan ulang sistem perpajakan, lanjutnya, diharapkan tercipta asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. […]
-
Bumi Kini Terancam, RI Tawarkan Solusi Jitu di KTT PBB
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin menyatakan Indonesia bisa mengambil momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait perubahan iklim sebagai negara tujuan investasi hijau. Hal ini mengingat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan sektor energi dan transportasi sebesar 650 Mton CO2e dan […]
-
Tinggal 2 Bulan, DJP Optimalkan Pengawasan pada Tiga Sektor Usaha Ini
Ditjen Pajak terus berupaya mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan kegiatan pengawasan kepatuhan materiel (PKM) untuk meningkatkan penerimaan dalam waktu 2 bulan yang tersisa tahun ini. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan PPM dan PKM dilakukan pada wajib pajak dari sektor-sektor strategis yang dinilai telah pulih dari pandemi Covid-19. Misal, sektor pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. […]
Got any book recommendations?
WA only