Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Harus Naikkan Tarif Pajak Karbon
Tarif pajak karbon yang ditetapkan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 30 rupiah per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan dinilai terlalu murah. Dengan tarif tersebut, bukan justru memberikan nilai tambah pada perekonomian, tapi malah menimbulkan beban tambahan. Tarif pajak yang efektif berlaku secara bertahap mulai 1 April 2022 itu justru akan […]
-
Pemimpin Dunia Sepakati Tarif Pajak Perusahaan Global
Organization Economic Cooperation and Development (OECD) mengumumkan terobosan besar terkait tarif pajak perusahaan pada Jumat, 8 Oktober 2021, setelah sekian lama berselisih. Kelompok negara maju menyetujui pemberlakuan tarif pajak perusahaan minimum global sebesar 15 persen. Hal ini menyebabkan perubahan bagi negara ekonomi kecil seperti Irlandia. Yang mana menarik sebagian perusahaan internasional melalui tarif pajak yang lebih rendah. “Kesepakatan penting […]
-
Pengusaha Ingin Tarif PPh Badan Turun
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengesahan Undang – Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Kamis 7 Oktober 2021. Salah satu poin penting dari beleid anyar yang cukup mengejutkan kalangan pengusaha adalah batalnya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan. Rencana Awal, tarif pajak penghasilan korporasi akan turun dari 22% menjadi 20% pada 2022. Tentu […]
-
Pajak Karbon Dipungut Mulai Awal Tahun 2022
Pemerintah memungut pajak karbon mulai 1 Januari 2022. Hal ini menyusul disahkannya Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam sidang paripurna. Besaran yang ditetapkan yakni Rp. 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen ( CO2e ) semula tarif pajak karbon diusulkan yaitu Rp. 76 per Kilogram ( CO2e ) Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia […]
-
Pencapaian Potensi Penuh Kendala
JAKARTA – Misi pemerintah untuk mengubah struktur penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Badan ke Pajak Pertambahan Nilai akan dilaksanakan pada tahun depan. Akan tetapi, ambisi ini menghadapi tantangan yang berat, baik dari sisi administrasi maupun daya beli. Perubahan struktur tersebut terefleksi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan Dewan Perwakilan […]
Got any book recommendations?