Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Diubah, Begini Penjelasan DPR
Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan struktur lapisan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk redistribusi penghasilan. Melalui RUU HPP, pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh saat […]
-
Ekonom : Tax Amnesty Jilid II Tak Efektif Tingkatkan Rasio Pajak
Program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai tidak efektif dalam meningkatkan rasio pajak dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali memberlakukan tax amnesty jilid II atau yang disebut program pengungkapan sukarela wajib pajak. Aturan tersebut tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR RI, pekan lalu. Tax Amnesty […]
-
Tax Amnesty Jilid II Dinilai sebagai Langkah Mundur dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak
Program pengampunan pajak atau yang disebut program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai sebagai sebuah langkah mundur dalam peningkatan kepatuhan pajak. “Bukannya kepatuhan pajak yang didorong, tapi justru memberikan ruang bagi wajib pajak yang sudah diberi kesempatan tax amnesty 2016 lalu, tapi juga tidak ikut,” kata Direktur Center of Law […]
-
Peneliti apresiasi pembatalan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Pendidikan
Jakarta. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengapresiasi langkah pembatalan terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan yang sempat menjadi wacana di sejumlah pihak pemangku kepentingan. “(Pembatalan) itu perlu diapresiasi sebagai langkah yang produktif dalam memulihkan dampak pandemi COVID-19 pada sektor ini,” kata Nadia Fairuza dalam rilis yang diterima di […]
-
Pengamat: Kenaikan Tarif PPN Jadi Jalan Jitu Pulihkan Ekonomi
Jakarta. Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, rencana kenaikan tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan sudah tepat guna. Menurut dia, pemerintah punya beberapa alasan baik saat merumuskan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), yang didalamnya turut mendongkrak tarif PPN jadi 11 persen per 1 April 2022 mendatang. “Pertama-tama, dengan adanya rencana kenaikan […]
Got any book recommendations?
WA only