Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty II Berlaku 1 Januari, Wajib Pajak Dimanjakan Nih
Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty akhirnya disepakati oleh pemerintah dan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tax amnesty akan diberlakukan pada 1 Januari 2022. Hal ini tertuang dalam revisi RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (30/9/2021). Dalam UU […]
-
RUU KUP Segera Disahkan, Sembako Bebas Pajak
Rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP) segera disahkan. Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan sepakat membawa RUU Perpajakan ini ke sidang paripurna DPR. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah dan DPR berkomitmen memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. “Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial […]
-
Disetujui DPR, Tarif PPN Naik Jadi 11% di 2022 & 12% di 2025
Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan PPN ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Artinya, dengan kenaikan PPN ini maka mulai tahun depan barang yang dikonsumsi masyarakat berpotensi akan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan draf RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (nama baru […]
-
Eks Dirjen Pajak Tagih Janji Jokowi Jadikan DJP di Bawah Presiden
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diusulkan untuk lepas dari Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya pengelolaan pajak, statusnya diharapkan bisa langsung di bawah presiden yang saat ini dijabat Joko Widodo (Jokowi). “Sejak 2002 kami melihat pajak nggak bisa begini saja, ini harus di atasnya lagi. Seperti negara lain, Jepang, Amerika, Singapura, itu pada umumnya mereka sudah […]
-
Alasan Sri Mulyani Ingin Buru-Buru Sahkan RUU HPP
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akhirnya melaju ke rapat paripurna DPR. Setelah mencapai kesepakatan, RUU tersebut resmi berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan RUU HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, inklusif, sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian. “Serta mengoptimalkan penerimaan negara guna […]
Got any book recommendations?
WA only