Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Sikap Fraksi Terhadap RUU KUP, Tolak PPN Sembako Hingga Pertimbangkan Tax Amnesty
JAKARTA. Pemerintah telah mengagendakan reformasi perpajakan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid yang mengusung metode omnibus law tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. Kedua belah pihak berharap beleid […]
-
Begini upaya UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19
Jakarta. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan dalam perilaku pelanggan dan mengharuskan pelaku bisnis untuk beradaptasi. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Menurut laporan Kearney “Unlocking the Next Wave of Digital Growth: Beyond Metropolitan Indonesia”, kerjasama antara e-commerce, BUMN, dan sektor pemerintah berperan penting […]
-
Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah
BANGKOK. Pemerintah Thailand berencana memberikan stimulus khusus, termasuk perpajakan, kepada ekspatriat kaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Langkah ini diambil tentu penuh perhitungan. Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mendatangkan profesional terampil ke Thailand. Menurutnya, kebijakan tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet. “Paket itu […]
-
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR. Tujuannya adalah memperluas basis penerimaan pajak dan meminimalisasi efek lingkungan dari emisi karbon. Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima […]
-
DPR minta tartif pajak karbon menjadi Rp 5 per kilogram CO2e
Pemerintah tengah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Tujuannya guna memperluas basis penerimaan pajak, sekaligus meminimalisasi emisi yang dihasilkan terhadap dampak pencemaran lingkungan. Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid yang mengusung metode omnibus […]
Got any book recommendations?
WA only