Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenko Ekonomi: 429 Perjanjian Kerja Sama Manfaatkan ‘Deduction Tax’
Jakarta (ANTARA) – Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius mengatakan sebanyak 42 Wajib Pajak (WP) Badan telah memiliki 429 perjanjian kerja sama dengan 383 lembaga vokasi untuk memanfaatkan insentif super deduction tax. Meskipun sudah cukup banyak, menurut dia, jumlah tersebut relatif masih sedikit mengingat kebijakan ini sudah diterapkan sejak 2019. […]
-
Meningkatkan Pajak dan Retribusi Minim Distorsi Ekonomi
PENDAPATAN diupayakan meningkat tanpa distori terhadap pertumbuhan ekonomi. Formula kebijakan yang tidak mudah, terutama jika diletakkan dalam situasi krisis seperti sekarang akibat pandemi Covid-19. Perlu dilakukan secara hati-hati. Formula itu pula yang sepertinya ingin diusulkan pemerintah pusat dalam perubahan desain kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Usulan telah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan […]
-
Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil
Digitalisasi ekonomi di Asia terbilang cukup pesat. Masing-masing negara pun terlihat memiliki model bisnis dan skema transaksi ekonomi digital yang berbeda. Sayangnya dengan ukuran ekonomi digital yang jumbo, penerimaan pajak dari sektor ini belum optimal. Kondisi tersebut diungkap oleh Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporannya yang secara khusus mengulik tentang digitalisasi ekonomi dan perpajakan di […]
-
Ramai-ramai Tolak Wacana Pajak Sembako Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sebagian bahan makanan atau sembako melalui revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mendapatkan tentangan ekonom. Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menyebut penolakan dilakukan dengan empat alasan. Pertama, potensi salah sasaran karena rumitnya implementasi di […]
-
Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Alkes Tembus Rp1,06 Triliun
Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang diberikan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) atau barang yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 per Agustus 2021 mencapai Rp1,06 triliun. Fasilitas ini diberikan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu untuk membantu penanganan pandemi di Tanah Air. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat […]
Got any book recommendations?
WA only