Mindblown: a blog about philosophy.
-
Daripada Naikkan Cukai Plastik, Pengusaha Ajak Pemerintah Kolaborasi Edukasi Konsumen
Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah memutuskan untuk memasukkan bahan makanan dan minuman berpemanis, plastik, serta alat makan dan minum sekali pakai ke dalam daftar barang kena cukai untuk tahun anggaran 2022. Hal tersebut mendapatkan respons negatif dari pengusaha. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai, langkah tersebut hanya akan menambah krisis yang […]
-
Aturan PPnBM Direvisi: Dihitung Berdasarkan Emisi, Berlaku 16 Oktober 2021
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akan segera memberlakukan aturan baru terkait pengenaan Pajak Penjualatas atas Barang Mewah mulai Oktober 2021. Dari sebelumnya PPnBM dikenakan berdasarkan besar kapasitas mesin kendaraan, kini PPnBM akan dikenakan dengan dasar nilai gas buang (emisi) yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Berlakunya aturan ini akan mengubah besar pengenaan pajak yang diberikan pada kendaraan bermotor. […]
-
Berupaya Hadang Kenaikan Harga, India Pangkas Pajak Impor Minyak Nabati
India memotong basis pajak atas impor minyak sawit, minyak kedelai dan minyak bunga matahari, demikian tercermin dari aturan pemerintah. Negeri yang tercatat sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia itu tengah berupaya menahan kenaikan harga, yang kini sudah mendekati rekor. Pengurangan pajak dapat menurunkan harga minyak nabati di India dan meningkatkan konsumsi. Dan itu, akan […]
-
Siapkan Kebijakan APBN Lebih Tahan Hadapi Pandemi
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan mengantisipasi peralihan dari pandemi menjadi endemi melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebab, Covid-19 tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan, alokasi belanja pada APBN 2022 tetap dirancang untuk pemulihan. Namun, APBN […]
-
NPWP Bendahara Pemerintah Sudah Dihapus dari Administrasi DJP
Dirjen pajak menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) bendahara pemerintah. Penghapusan yang terhitung sejak 1 September 2021 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/9/2021). Dalam Pasal 6 ayat (1) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021 disebutkan dirjen pajak menerbitkan NPWP baru instansi pemerintah secara jabatan sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019 untuk pelaksanaan […]
Got any book recommendations?
WA only