Mindblown: a blog about philosophy.
-
Simak! Ini Dokumen-Dokumen yang Harus Dilampirkan di SPT Tahunan WP OP
Wajib pajak orang pribadi perlu melampirkan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap agar SPT Tahunan yang disampaikan dapat dinyatakan lengkap. Bila dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan, SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi bisa dinyatakan sebagai SPT yang tidak lengkap. “SPT dinyatakan tidak lengkap jika … keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan … belum sepenuhnya […]
-
Pengamat Menilai Kenaikan Tarif PPN 12% Tak Signifikan Dongkrak Tax Ratio
Pengamat pajak menilai rencana penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 tidak akan signifikan dalam mendongkrak rasio pajak atau tax ratio. Meski begitu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 ini akan lebih besar dari tahun […]
-
Tarif PPN Pasti Naik Menjadi 12% di 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato memastikan program dan kebujakan Presiden Joko Widodo akan berlanjut di era pemerintahan berikutnya. Termasuk, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. “Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu, kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan peerintah itu akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN,” tutur Airlangga dalam […]
-
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Baru 36%
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sebanyak 7 juta wajib pajak telah melaporlan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 7 Maret 2024. Namun jumlah ini baru 36,84% dari jumlah wajib pajak yang harus melapor SPT sebanyak 19 juta. Meski begitu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti […]
-
PPN 12% Bebani Belanja Masyarakat
Rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% paling lambat 1 Januari 2025 memantik kontra, meski hal itu adalah amanat Undang-Undang tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan tarif PPN itu dinilai tak tepat di tengah daya beli masyarakat yang belum stabil. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menyatakan, pemberlakuan tarif PPN […]
Got any book recommendations?
WA only