Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, Ada Sanksinya untuk Pemda
PP 35/2023 turut memuat ketentuan sanksi administrasi terkait dengan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) serta perda mengenai pajak dan retribusi. Sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) PP 35/2023, pemerintah yang tidak melaksanakan beberapa ketentuan terkait dengan evaluasi raperda dan perda akan diberikan teguran tertulis untuk menteri keuangan (menkeu) setelah mendapat rekomendasi dari menteri dalam negeri […]
-
DJBC Rilis Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 yang mengatur terkait dengan petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Disebutkan dalam PER-2/BC/2023, penerbitan peraturan baru tersebut dilakukan sebagai ketentuan pelaksana Pasal 43 PMK 190/2022. Beleid ini memuat sejumlah bab soal pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai. “Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 PMK 190/2022…, […]
-
Bumdes Makin Berkembang, Petugas Pajak Tingkatkan Pengawasan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar mengadakan kunjungan kerja ke tempat usaha wajib pajak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di wilayah Kabupaten Gianyar pada 23 Mei 2023. Account Representative (KPP) Pratama Gianyar Erawan mengatakan kunjungan dilakukan untuk mengawasi kewajiban perpajakan Bumdes. Terlebih, bentuk usaha ini juga terus berkembang di Bali, khususnya di wilayah kerja KPP. […]
-
Cara Melaporkan SPT Tahunan Online yang Terlambat, Wajib Membayar Denda
Direktorat Jendral Pajak menjelaskan SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagaimana cara melaporkan SPT tahunan online yang terlambat? Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pasal tiga, ayat tiga (3) dinyatakan, bagi wajib pajak orang pribadi, tenggat akhir […]
-
Menutup Celah Wajib Pajak Yang Nakal
Ruang gerak wajib pajak nakal semakin sempit. Kini, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan bisa mengejar wajib pajak nakal yang bersembunyi di luar negeri, berikut dengan aset-asetnya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 61/2023, Ditjen Pajak bisa meminta bantuan menagih pajak kepada negara mitra yang terikat perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia. Beleid ini merupakan aturan turunan Undang-Undang […]
Got any book recommendations?
WA only