Mindblown: a blog about philosophy.
-
US-ASEAN Business Council Datang Menemui Sri Mulyani, Ternyata Bahas Pajak hingga Investasi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari delegasi US-ASEAN Business Council di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. “Sore ini, saya menerima kunjungan dari US-ASEAN Business Council yang dipimpin oleh Ambassador Ted Osius. 31 pelaku bisnis di Indonesia yang berasal dari Amerika Serikat turut hadir,” tutu Sri Mulyani, Rabu (24/5/2023). Sri Mulyani bercerita, dalam […]
-
Berburu Pengemplang Pajak, Ditjen Pajak Gandeng Imigrasi
Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bakal mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun digandeng. Kerja sama keduanya secara resmi dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, kemarin. Kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memperkuat peran tugas dan fungsi masing-masing melalui integrasi sistem serta pemanfaatan […]
-
Sri Mulyani Sebut Dinamika Global Bikin Ekspor KB-KITE Turun 36,8%
Pemerintah mengungkapkan nilai ekspor dari perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) hingga April 2023 mengalami penurunan sebesar 36,8% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai ekspor KB-KITE senilai US$29,6 miliar. Menurutnya, penurunan ekspor KB-KITE salah satunya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang serba tidak pasti. “Kita mungkin […]
-
Realisasi pajak kendaraan bermotor Kepri capai Rp593 miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan realisasi pajak kendaraan bermotor pada triwulan I 2023 mencapai 45 persen atau Rp593 miliar dari total target pada 2023 sebesar Rp1,5 triliun. “Untuk pajak daerah, masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor. Sementara sektor retribusi, kita tak bisa melakukan apa-apa,” kata Kepala Bapenda Kepri Dicky Wijaya di Tanjungpinang, […]
-
Pemerintah Matangkan RPP Pengalihan Pengawasan Kripto ke OJK
Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematangkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengalihan kewenangan aset kripto. RPP dirancang sebagai tindak lanjut berlakunya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Beleid tersebut menggeser kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dari yang sebelumnya oleh Bappebti kini menjadi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah sepakat […]
Got any book recommendations?
WA only