NEWS
-
Efek Larangan Rekam Penjelasan Petugas Pajak
Kebijakan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak yang melarang wajib pajak merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai sorotan. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut beleid tersebut, Ditjen Pajak mewajibkan kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan perekaman […]
-
PFII Bebaskan Pajak Warisan Family Office
Pemerintah memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasioanl Indonesia (PFII) tidak akan mengenakan pajak warisan atas aset tertentu yang dikelolamelalui skema family office. Kebijakan ini disiapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik pengelolaan kekayaan global. Direktur jendral Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suheruddin mengatakan, ketentuan tersebut mengacu pada praktik yang lazim […]
-
APBN RI Semester I: Pendapatan Rp 1.459 T-Defisit Rp 196 T
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mencapai Rp 196,5 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja fiskal sepanjang semester I 2026 menunjukkan tren semakin menguat. Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. […]
-
Ditjen Pajak Sita 46 Rekening Penunggak Pajak, Segini Nilainya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II berhasil mencairkan piutang pajak senilai Rp 4,14 miliar melalui mekanisme pemindahbukuan saldo rekening Wajib Pajak yang telah disita. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pekan Lelang Serentak yang digelar pada 6–11 Juli 2026. Pemindahbukuan dilakukan terhadap rekening Wajib Pajak atau Penanggung […]
-
APBN Defisit Rp196,5 T pada Semester I 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp196,5 triliun atau sebesar 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per semester I 2026. Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Sepanjang paruh pertama tahun ini, belanja pemerintah naik 17,8 persen ke Rp1.656 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara, pendapatan […]
WA only