Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tingkatkan Penerimaan, World Bank Dorong Pemerintah Hapus Pembebasan PPN
World Bank alias Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam laporannya berjudul “Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan pengecualian dan tarif atas PPN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Pasalnya, World Bank melihat barang-barang yang dikecualikan dari PPN tersebut […]
-
Penerimaan Pajak Tumbuh Tinggi, Sri Mulyani Beberkan 4 Penyebabnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan setidaknya terdapat 4 alasan penerimaan pajak Indonesia mampu tumbuh tinggi setelah pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan alasan utama membaiknya kinerja penerimaan pajak yakni pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, pemulihan ekonomi membuat wajib pajak kembali memiliki kemampuan untuk membayar pajak. “Penerimaan pajak kini telah pulih setelah melewati situasi yang sangat dramatis […]
-
Aturan Direvisi! Kendaraan Tunggak Pajak Lebih 2 Tahun Bakal Ditahan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 14/2019. Tujuannya, meningkatkan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masyarakat. Dalam draf revisi Pergub 14/2019, Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana memberikan kewenangan kepada petugas untuk menahan STNK atau kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB lebih dari 2 tahun. “Bappenda NTB telah mempertimbangkan […]
-
Luhut Bilang 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, DJP Usut!
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjuti temuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan 9 juta hektare (Ha) lahan perkebunan sawit belum membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2023, Cek di Sini
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.22/KM.10/2023. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada […]
Got any book recommendations?
WA only