Mindblown: a blog about philosophy.
-
E-Form Belum Akomodir PTKP UMKM Rp500 Juta, DJP Minta WP Lakukan Ini
Sampai saat ini aplikasi e-form belum mengakomodasi ketentuan omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang ingin melaporkan SPT Tahunan. Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan hingga kini belum ada ketentuan teknis atau pembaruan aplikasi e-form untuk pengisian peredaran bruto yang tidak dikenai PPh. “Silakan menunggu dan dicek secara berkala, ya. Terkait dengan teknis […]
-
Sri Mulyani Gelontorkan Rp259 Miliar untuk Perangi Stunting di 2023
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
-
Skema Power Wheeling, Ekonom: Keuangan PLN akan Terbebani
Ekonom Dradjad Wibowo menilai klausul power wheeling dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) bukanlah solusi tepat untuk mendorong pengembangan pembangkit. Kebijakan ini justru akan merugikan negara dan menambah beban penyertaan modal negara (PMN). Dradjad menjelaskan, saat ini negara sedang menghadapi tantangan oversupply karena masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Bahkan, menurut Dradjad, hingga […]
-
Memahami Pajak Penghasilan UMKM Pasca Terbitnya PP 55/2022
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Beleid yang diundangkan mulai 20 Desember 2022 lalu merupakan aturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya klaster PPh. Dalam beleid tersebut, terdapat penyesuaian pengaturan terkait dengan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto atau omzet […]
-
Sri Mulyani Atur Soal Kode Etik Anggota Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/2023 turut mengatur tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Untuk menangani pelanggaran atas kode etik oleh anggota Komwasjak, PMK 2/2023 memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan untuk membentuk dewan etik. “Dewan etik … terdiri atas menteri [keuangan], wakil menteri, dan pihak independen yang ditunjuk […]
Got any book recommendations?
WA only