Mindblown: a blog about philosophy.
-
Otoritas Ini Temukan Ada Pedagang Ritel Hindari Pajak Pakai Aplikasi
Otoritas pajak Selandia Baru, Inland Revenue mencium adanya perkembangan praktik penghindaran pajak oleh para pedagang ritel dengan menggunakan aplikasi tertentu. Juru Bicara Inland Revenue Tony Morris mengatakan otoritas menemukan beberapa pedagang ritel yang diduga menggunakan electronic suppression software tools (ESST) untuk menyembunyikan transaksi penjualan mereka dari radar pajak. “Alat-alat ini membuat versi elektronik dari dua […]
-
Agar Bebas PPN, Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Harus Berizin
Jasa penyelenggaraan pendidikan yang berhak mendapatkan pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2022 harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di antaranya telah mendapatkan izin pendidikan. Izin pendidikan, baik formal maupun nonformal, dapat diperoleh dari pemerintah pusat ataupun pemda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terdapat 4 jenis jasa penyelenggaraan pendidikan formal yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. “…meliputi pendidikan […]
-
Menyusul Pajak, Setoran PNBP Juga Lampaui Target Tahun 2022
Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam […]
-
Nasib Pemberian Insentif 2023, DJP: Pertimbangkan Kondisi Geopolititik
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan bagi dunia usaha pada 2023, termasuk melalui insentif pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan insentif pajak dapat diberikan kepada sektor usaha yang masih mengalami tekanan. Apalagi, perekonomian dunia sedang menghadapi ketidakpastian yang tinggi akibat situasi geopolitik yang masih panas. “Kebijakan insentif […]
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Kripto Rp231,7 Miliar
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
Got any book recommendations?
WA only