Mindblown: a blog about philosophy.
-
Optimalkan Penerimaan, Bapenda Lakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah
BATAM, Radan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau tengah menggencarkan program ekstensifikasi pajak daerah. Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah mengatakan ekstensifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemkot mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Saat ini, ujarnya, pemkot juga telah membentuk tim yang bertugas mengawasi pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar wajib pajak. “Sekarang […]
-
Kebijakan Perpajakan 2023, Pemerintah Perlu Cermat Cari Timing Tepat
JAKARTA, Fraksi Partai Golkar DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan perpajakan pada 2023 nanti. Anggota Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan pemerintah perlu mencermati setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka reformasi perpajakan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tersebut tidak boleh mengganggu momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. “Kebijakan reformasi perpajakan, baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi […]
-
Tak Efektif, Polri Usul Bea Balik Nama & Pajak Progresif Kendaraan Dihapus
JAKARTA. Ini bisa jadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor jika terwujud kelak. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengusulkan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan bermotor. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, usulan penghapusan ini bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan […]
-
Sri Mulyani: Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.000 T Tahun Lalu
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.000,7 triliun pada tahun lalu, tumbuh 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah meningkat signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. “Belanja pemerintah pusat yang menembus Rp 2.000 triliun untuk pertama kalinya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8). Realisasi belanja pemerintah pusat […]
-
Disetujui DPR, Filipina Naikkan Tarif Pajak Efektif Sektor Tambang
Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui implementasi rezim pajak baru yang menyebabkan kenaikan tarif pajak efektif untuk sektor pertambangan. Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan perubahan rezim tersebut diharapkan mampu menambah pundi-pundi penerimaan negara hingga P37,5 miliar atau sekitar Rp9,9 triliun pada tahun pertama implementasinya. “Komite Keuangan DPR menyetujui RUU yang mengusulkan rezim fiskal yang […]
Got any book recommendations?
WA only