Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemotong Pajak Ini Harus Bikin Bupot PPh Pasal 21 Bulanan Elektronik
Ditjen Pajak (DJP) mewajibkan pemotong pajak tertentu untuk membuat bukti pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bulanan (formulir 1721-VIII) dalam bentuk dokumen elektronik. Kewajiban pembuatan formulir 1721-VIII dalam bentuk elektronik tersebut ditujukan untuk pemotong pajak yang membuat formulir 1721-VIII dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal […]
-
Tarik Kunjungan Turis Asing, Thailand Ubah Aturan Restitusi PPN
Pemerintah Thailand mengumumkan ketentuan baru untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi turis asing. Pemerintah menyatakan ketentuan restitusi PPN untuk turis asing ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Melalui kebijakan itu, pemerintah memperluas kriteria kriteria dan meningkatkan batasan maksimum nilai restitusi PPN. “Peraturan tersebut mencakup tata cara permohonan restitusi PPN bagi turis asing yang […]
-
Pajak Hiburan Diprotes, Menko Airlangga: Pemerintah akan Beri Insentif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah). Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10 persen, sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12 persen (dari tarif normal sebesar […]
-
Jokowi Beri Insentif Pajak Hiburan, Begini Hitungannya
Di tengah gejolak pengusaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang menolak dikenakan pajak dan jasa tertentu (PBJT) atas hiburan khusus sebesar 40%-75%, pemerintah menjanjikan pengenaan insentif fiskal berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 10%. Pemberian insentif itu pun merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas tentang pajak hiburan […]
-
Soal Efektivitas Pemda Beri Diskon Pajak Hiburan, Begini Analisisnya
JAKARTA, Pasal 101 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah memberikan ruang bagi pemda memberikan insentif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan pemda memiliki ruang untuk memberikan insentif PBJT jasa hiburan jika dirasa perlu sesuai […]
Got any book recommendations?
WA only