Mindblown: a blog about philosophy.
-
Uni Eropa Sahkan UU Layanan Digital, Bagaimana Indonesia?
Uni Eropa baru saja mengesahkan Undang-undang tentang Layanan Digital yang berlaku pada 2024. Beleid tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dalam memerangi konten ilegal dan penggunaan data sensitif oleh masing-masing platform digital. Adapun substansi yang termuat dalam UU itu adalah melarang penggunaan data sensitif, larangan iklan bagi anak di bawah umur, kewajiban membayar regulator sebesar 0,1 persen […]
-
Tanpa Pengajuan, WP OP UMKM Dapat Batasan Omzet Tidak Kena Pajak
Ketentuan omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak penghasilan (PPh) berlaku otomatis untuk wajib pajak orang pribadi UMKM mulai tahun pajak 2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (26/4/2022). Sesuai dengan perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto […]
-
Realisasi Restitusi Pajak Capai Rp 55,76 Triliun hingga Kuartal I
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak sampai dengan akhir Maret 2022 pajak mencapai Rp 55,76 triliun, atau bertambah Rp 19,65 triliun dari realisasi pada bulan Februari 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan restitusi dipercepat dan restitusi […]
-
Pemkot Jogja Perbanyak Jaringan Layanan Pembayaran PBB
Akses untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta makin beragam. Pemkot Jogja menambah jaringan layanan pembayaran pajak PBB. Wajib pajakpun memiliki banyak alternatif cara pembayaran pajak. “Hari ini kami menandatangani kesepakatan bersama dengan salah satu bank pemerintah terkait layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset […]
-
Sri Mulyani Bebaskan Bea Impor Vaksin Rp 8,94 T Demi Genjot Vaksinasi
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) membebaskan pajak Penghasilan (PPh) 22 atas impor vaksin, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, menjelaskan, di tahun 2022, pemanfaatan fasilitas impor penanganan Covid-19 […]
Got any book recommendations?
WA only