NEWS
-
Mitigasi Risiko Kenaikan PPN
Terhitung mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara resmi akan mengalami kenaikan menjadi 12% atau naik 1% dari tarif yang berlaku saat ini. Kabar baiknya, pemerintah tetap memperhatikan aspek keadilan dalam penerapannya dengan memberikan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan, termasuk insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas berbagai barang yang sangat dibutuhkan […]
-
Pengusaha Mal Minta PPN 12% Tak Segera Diterapkan, Daya Beli Masih Loyo
Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah tidak segera menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Plh Ketua Umum Hippindo Fetty Kwartati mengatakan sebagian besar anggota meminta agar pemerintah untuk tidak segera menerapkan tarif PPN 12%. Sebab, dia menilai kondisi ekonomi masih penuh tantangan. Fetty menjelaskan sebagian besar […]
-
Pemerintah Klaim PPN 12% Tidak Berdampak Inflasi, Ini Kata Ekonom
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan respons terkait pernyataan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tidak memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat dan menyesatkan. “Pernyataan DJP […]
-
Kemendikdasmen bahas soal PPN 12 persen secara internal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah membahas soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen secara internal. “Kami masih mendiskusikan di internal kementerian. Jadi belum bisa berkomentar banyak soal itu,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Solo, Jawa Tengah, Senin. Ia mengatakan sejauh ini banyak menerima aspirasi […]
-
Ekonom: Mitigasi penurunan daya beli rakyat dari dampak PPN 12 persen
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah harus mampu memitigasi potensi penurunan daya beli masyarakat dari dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. “Pemerintah harus fokus pada mitigasi risiko penurunan daya beli melalui program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM,” kata Josua dalam keterangan di Jakarta, Senin. Ia menekankan, pemerintah harus benar-benar dapat memastikan sejumlah […]
WA only