Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketentuan dan Mekanisme Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Pemerintah
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemungutan atas pajak pertambahan nilai atau PPN umumnya diserahkan kepada pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Namun, selain PKP ada badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa kena Pajak (JKP). […]
-
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Capai Rp 7,66 T Per 29 Oktober 2023
PENERIMAAN PAJAK-JAKARTA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat, realisasi pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta per 29 Oktober 2023 baru terkumpul Rp 7,66 triliun. Realisasi ini baru setara 79,83% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 9,6 triliun. Oleh karena itu, Bapenda DKI Jakarta terus menggenjot realisasi penerimaan dari pajak […]
-
Pemkot Pekalongan permudah layanan bayar pajak melalui Dompet Digital
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan memanfaatkan kanal “Dompet Digital” seperti Gopay, Shopee Pay, dan Ovo. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan Doyo Budi Wibowo di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa dengan pemanfaatan kanal “Dompet Digital” ini maka masyarakat bisa membayar pajak tanpa […]
-
Bapenda DKI dan Polda Metro Jaya Adakan Penertiban STNK dan Pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bersama Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja menggelar penertiban pengesahan tahunan STNK dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) DKI Jakarta. Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta Elvarinsa mengatakan kerja sama tersebut penting dalam rangka mendorong masyarakat sehingga bisa lebih tertib dalam mengurus administrasi perpajakan kendaraan bermotornya. “Kami mengajak masyarakat […]
-
Implementasikan Pilar Dua Pajak Global, Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis
Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Hal ini guna mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi yang semakin pesat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksana untuk menerapkan Pilar II Pajak […]
Got any book recommendations?
WA only