Mindblown: a blog about philosophy.
-
Natura yang Dikecualikan dari Objek PPh Juga Harus Masuk SPT Tahunan
Wajib pajak orang pribadi perlu mengingat bahwa natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh juga perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan. Ditjen Pajak (DJP) telah menyediakan fitur bagi wajib pajak untuk melaporkan natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 dan 1770S. Fitur ini tersedia pada aplikasi […]
-
Industri Buku Perlu Diberikan Insentif Pajak
Bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan mengatakan industri perbukuan memerlukan dukungan yang lebih besar, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Anies memandang negara selama ini masih belum memberikan dukungan penuh terhadap produksi, distribusi, dan penjualan buku. Untuk itu, industri perbukuan perlu mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda dengan […]
-
Paradoks (Anjloknya) Penerimaan Cukai
Laporan “APBN Kita” per akhir Juni 2023 tampaknya membersitkan sedikit kontradiksi. Penerimaan negara dari cukai misalnya, ‘hanya’ terealisasi Rp 105,9 triliun, turun 12,2% dari Semester I – 2022 yang sebesar Rp 120,6 triliun. Padahal dua tahun berturut-turut penerimaan cukai tumbuh melesat 32% tahun lalu dan 21% pada 2021. Anjloknya penerimaan cukai besar kemungkinan terkait dengan […]
-
Rubel tergelincir, sedikit dukungan dari pembayaran pajak akhir bulan
Rubel Rusia melemah pada awal perdagangan Senin, meskipun mendekati tenggat waktu bulanan untuk pembayaran pajak yang biasanya mendukung mata uang tersebut karena eksportir besar tampaknya telah menimbun rubel terlebih dahulu. Pada pukul 08.00 GMT, rubel melemah 0,5 persen terhadap dolar menjadi diperdagangkan pada 95,81 dan melemah 0,5 persen menjadi diperdagangkan pada 103,67 terhadap euro. Nilai […]
-
Aturan Pemeriksaan Bukper Diuji, Pemohon Diminta Perbaiki Permohonan
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada pemohon bernama Surianingsih untuk memperbaiki permohonan pengujian materiil atas Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan pemohon perlu menyampaikan perbaikan atas permohonan pengujian materiil paling lambat pada Senin, 11 September 2023 pukul 09.00 WIB. […]
Got any book recommendations?
WA only