Mindblown: a blog about philosophy.
-
Natura Bebas Pajak di Daerah Tertentu, Ada Jangka Waktunya
Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu merupakan salah satu jenis natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023. Fungsional Penyuluh Madya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Lima Moh. Makhfal menyebut natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, […]
-
Impor Mobil Listrik Bebas Bea Masuk dan PPN Dikaji, Ini Kata Menperin
Pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal tambahan untuk mengerek daya saing industri mobil listrik dalam negeri, termasuk pengenaan tarif bea masuk dan PPN 0% atas impor completely built up (CBU) mobil listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif fiskal ini diharapkan dapat menarik investor mobil listrik ke Indonesia. Dia menegaskan insentif tersebut hanya akan dinikmati […]
-
Negara Ini Bakal Boncos Jika Pajak Korporasi Besar Dijalankan
Amerika Serikat (AS) dipastikan akan ikut menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pertemuan G20. Yellen mengungkapkan bahwa kesepakatan pajak minimum global yang dimuat dalam pilar kedua OECD Inclusive Framework sudah hampir disepakati. “Saya yakin kita hampir mencapai kesepakatan,” kata Yellen dalam sambutannya di […]
-
NPWP Suami Istri Terpisah, Masing-Masing Bisa Pakai PPh Final UMKM?
Seorang istri punya kesempatan untuk menjalankan kewajibannya sendiri, terpisah dari suaminya. Dalam kondisi ini, perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-istri sehingga masing-masing memikul beban pajak yang sebanding. Konsep tersebut juga berlaku dalam pemanfaatan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Perlu dicatat, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai PP 55/2022 adalah yang memiliki […]
-
NPWP Cabang Bakal Dihapus, Apakah Ada Cetak Kartu untuk NITKU?
Karena berbeda dengan skema NPWP cabang, NITKU tidak disediakan dalam bentuk kartu. Seperti diketahui, Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk kantor cabang dari wajib pajak badan. Rencananya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. “Untuk NITKU karena konsepnya berbeda dengan NPWP cabang yang […]
Got any book recommendations?
WA only