NEWS
-
Restitusi Pajak Jadi Ujian Awal Suahasil, Dunia Usaha Tunggu Kepastian | Keuangan
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara membuka babak baru bagi kebijakan restitusi pajak. Dunia usaha kini menanti apakah pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan akan diikuti normalisasi pencairan restitusi yang selama ini menjadi perhatian korporasi dan eksportir karena berdampak langsung terhadap arus kas. Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan […]
-
Menanti Kebijakan Restitusi Pajak
JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara turut memunculkan perhatian terhadap arah kebijakan restitusi pajak. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses restitusi tetap berjalan secara selektif dan terukur. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, restitusi pajak tidak ditahan sebagaimana isu yang berkembang. Menurutnya, pemberian restitusi dilakukan secara selektif, […]
-
Pergantian Menkeu Buka Peluang Perubahan Kebijakan Restitusi Pajak
Pelaku usaha berpeluang mendapatkan angin segar dari pergantian Menteri Keuangan. Masuknya Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan restitusi pajak, khususnya terkait kepastian hukum dan hubungan dengan dunia usaha. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai gaya kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa normalisasi terhadap […]
-
Dirjen Pajak Dorong Indonesia Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mendorong Indonesia untuk terus memperkuat implementasi pajak minimum global atau global minimum tax melalui Pilar 2. Bimo mengatakan, penerapan global minimum tax menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan kerja sama perpajakan internasional yang perlu terus dilaksanakan. “Saya juga ingin mendorong keberlanjutan implementasi pajak minimum global berdasarkan Pilar 2,” ujar […]
-
DPD Minta Transparansi Data Penerimaan Pajak untuk Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah memperkuat transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara, termasuk penerimaan yang menjadi hak daerah. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan, penguatan penerimaan negara perlu dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan daerah. Salah satunya dengan memperluas basis pembayaran pajak, bukan justru menekan wajib pajak yang selama ini telah patuh. Selain itu, […]
WA only