Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kelanjutan Digitalisasi SP2DK oleh DJP, Begini Penjelasan Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya mendigitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan SP2DK saat ini baru tersedia di aplikasi Approweb. Menurutnya, digitalisasi SP2DK akan masuk dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS), yang dijadwalkan mulai […]
-
Begini Ketentuan Pajak Masukan Penyerahan Emas dan Jasa PMK 48/2023
PMK 48/2023 turut memuat penegasan ketentuan pajak masukan berhubungan dengan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) yang PPN terutangnya dipungut menggunakan besaran tertentu. Penyerahan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PMK 48/2023. Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, […]
-
Cara Cetak SKF untuk Keperluan Tax Holiday di Aplikasi M-Pajak
DALAM mendukung perkembangan industri dan menarik investor asing, pemerintah menawarkan berbagai insentif pajak. Salah satunya, tax holiday seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan tax holiday melalui Online Single Submission (OSS). Sistem OSS akan meminta […]
-
Ekonomi Global Dibayangi Ketidakpastian, Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Konservatif, tapi …
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap strategi dalam menghadapi perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Salah satunya, kata dia, merancang Anggaran Pendapatan Belanda Negara atau APBN yang sangat konservati. “Namun tetap memberikan ruang yang memadai untuk berperan sebagai shock absorber,“ ujar dia dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di LPS Learning […]
-
Minta Pengurangan Sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak? Bisa, Asalkan…
Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dengan menyampaikan surat permohonan kepada dirjen pajak. Sesuai dengan Pasal 4 PMK 8/2013, ada beberapa sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak. Salah satunya adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP. “Sanksi administrasi yang dapat […]
Got any book recommendations?
WA only