Mindblown: a blog about philosophy.
-
WP Badan Berikan Jasa Pengurusan Dokumen, DJP: Kena PPh Pasal 23
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan jasa pengurusan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak dapat dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menambahkan ketentuan PPh Pasal 23 atas jasa pengurusan dokumen tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2015. “Jika transaksi […]
-
Hingga 10 April, Ditjen Pajak Sudah Terima 12,4 Juta SPT Tahunan 2022
Ditjen Pajak (DJP) telah menerima 12,4 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 sampai dengan 10 April 2022 pukul 23.45 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut naik 2,91% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, ia tidak memerinci jumlah SPT Tahunan orang pribadi dan badan yang telah disampaikan kepada […]
-
Layanan Gratis! Ditjen Pajak: Waspada jika Ada Praktik Jual Kartu NPWP
Ditjen Pajak (DJP) meminta masyarakat mewaspadai adanya praktik jual-beli layanan perpajakan yang semestinya bisa dimanfaatkan secara gratis. DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Layanan tersebut termasuk pembuatan dan pencetakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), electronic filing identification number (EFIN), pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan layanan lainnya. “Waspadalah apabila Anda menemukan praktik jual-beli […]
-
Ingat! Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan Diproses 7 Hari Kerja
Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan melalui e-PSPT akan diproses oleh Ditjen Pajak (DJP) dalam waktu 7 hari kerja. Apabila pemberitahuan disampaikan oleh wajib pajak kepada DJP melalui e-PSPT pada hari libur maka pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan baru akan diproses otoritas pajak pada hari kerja berikutnya. “Keputusan atas permohonan yang diajukan pada hari libur […]
-
Investor di KEK Kura Kura Bali Dapat Fasilitas Bebas Pajak
Kalangan investor dan pelaku usaha yang berinvestasi di Kura Kura Bali dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) selama jangka waktu tertentu, setelah ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 5 April 2023. Selain bebas PPh, kalangan investor dan pelaku usaha Kura Kura Bali juga memperoleh beragam kemudahan berusaha lainnya, seperti fasilitas […]
Got any book recommendations?
WA only