Mindblown: a blog about philosophy.
-
Harga Tiket Pesawat Mahal Gegara Pajak PPN, Ditjen Pajak: Tidak Dapat Dijustifikasi
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap membuat harga avtur mahal. Ditjen Pajak mengatakan mahalnya harga tiket pesawat hingga dikeluhkan masyarakat tidak serta merta karena beban PPN avtur sebesar 11%. “Dapat kami sampaikan bahwa pengenaan PPN atas avtur bukan menjadi satu-satunya penyebab naiknya harga tiket pesawat, […]
-
Laba Bersih Medco Energi Melambung 481,06 Persen pada Semester I 2022
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan kinerja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022. Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada semester I 2022. Pada periode tersebut, Medco Energi Internasional berhasil membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 270,11 juta atau sekitar Rp 4,02 triliun […]
-
Ternyata Ini Alasan di Balik Penolakan Implementasi NIK sebagai NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mengantisipasi potensi timbulnya penolakan terhadap implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan resistensi tersebut berpotensi muncul akibat adanya kesalahpahaman masyarakat atas kebijakan tersebut. “Ada anggapan di masyarakat bahwa dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, maka bayi yang baru saja lahir […]
-
Pemkab Kotabaru genjot pajak sarang Burung Walet
Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi di antaranya sektor pajak sarang burung walet. “Kami perlu menginventarisir dan membenahi data pemilik dan pengusaha sarang burung walet untuk didaftar sebagai wajib pajak,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru H Akhmad Rivai dilaporkan Senin. Dikatakan, pajak sarang Burung Walet merupakan kewenangan Pemerintah […]
-
ESDM: Pajak Karbon Ditunda karena Harga Komoditas Energi Masih Tinggi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa penundaan implementasi pajak karbon disebabkan karena masih tingginya harga komoditas energi global. Pemerintah merasa kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menunda sekaligus mencari momen yang tepat untuk melaksanakan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. “Pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only