Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Akan Terbitkan Private Placement SUN untuk Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Pemerintah kembali akan melakukan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela alias Tax Amnesty Jilid II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melaporkan, pemerintah akan menawarkan dua seri SUN untuk transaksi private placement tersebut. Pertama, seri FR0094 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual. Rentang imbal hasil (yield) […]
-
Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Untuk Membangkitkan UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menyebut ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM dari pandemi Covid-19. DJP menjelaskan fasilitas omzet tidak kena pajak sejumlah Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu telah resmi berlaku pada tahun ini. “Pemerintah mendorong bangkitnya UMKM […]
-
Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC
JAKARTA – Ditjen Bea Cukai (DJBC) memberikan penjelasan mengenai pencabutan pemberian insentif tambahan bagi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan/atau kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pada bulan depan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyebut terdapat sejumlah pertimbangan pemberian insentif tambahan dalam PMK 31/2020 tersebut dihentikan. Salah satunya ialah kinerja industri […]
-
Tindaklanjuti Permohonan WP, Pegawai Pajak Kunjungi Beberapa Toko Emas
SINGKAWANG – Petugas KPP Pratama Singkawang melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran perhiasan emas guna menindaklanjuti permohonan aktivasi PKP dan sertifikat elektronik pada 27 Mei 2022. Petugas KPP Pratama Singkawang Lilo Rizky mengatakan pengajuan permohonan aktivasi PKP dan sertifikat elektronik tersebut merupakan implikasi dari kenaikan tarif PPN menjadi 11% sebagaimana […]
-
Omzet Belum Lebih dari Rp500 Juta? WP Badan UMKM Tetap Bayar Pajak
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali ketentuan omzet tidak kena pajak hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/6/2022). Jika masih menggunakan rezim PPh final sesuai dengan PP 23/2018, wajib pajak badan UMKM tetap terutang pajak meskipun omzet masih belum melampaui Rp500 […]
Got any book recommendations?
WA only